Diskusi Publik Prakerja: Melanjutkan Program Berhasil

Diskusi Publik Prakerja buat Indonesia #JadiBisa dalam acara Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023 sukses digelar pada Rabu, 15 Mei 2024. Diskusi ini menghadirkan Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja, Sofyan Djalil yang pernah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN (2016-2022), Menteri PPN/Kepala Bappenas (2015-2016), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014-2015), Menteri BUMN (2007-2009) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (2004-2007), Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (2014-2016), Menteri PPN/Kepala Bappenas (2016-2019), dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN (2019-2021), serta Denni Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. 

Diskusi publik ini mengupas kunci-kunci sukses pelaksanaan Prakerja dalam empat tahun terakhir. Diketahui selama periode 2020-2023, Program Kartu Prakerja telah berhasil menjangkau angkatan kerja dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari 17,5 juta orang, termasuk kelompok rentan, telah memperoleh akses pelatihan di Program Kartu Prakerja, menunjukkan bahwa Prakerja tidak hanya besar dalam jumlah, namun juga inklusif.

Kunci-kunci sukses tersebut terkait dengan kebijakan, kelembagaan dan kolaborasi yang berhasil dibangun untuk keberhasilan Prakerja dalam mengemban mandat Presiden. Denni menyebutkan, Kunci sukses Prakerja yang pertama adalah policy excellence, di mana ada komunikasi yang baik antara policy maker dan Manajemen Pelaksana yang berjalan dengan bagus. Yang lain adalah willingness untuk beradaptasi dari kedua belah pihak. 

Kunci sukses lainnya adalah bentuk kelembagaan unit pelaksana Program Kartu Prakerja yakni Manajemen Pelaksana. Dikarenakan tuntutan skala, dibutuhkan struktur unik yang mampu meregulasi ekosistem pelatihan dan memiliki kemampuan mumpuni dalam public service delivery yang efisien. Penyelenggaraan efisien ini bisa dilihat dari biaya operasi yang hanya dibawah 1% dari total anggaran empat tahun pelaksanaan.  “Kunci sukses selanjutnya adalah kolaborasi antar pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan lembaga swasta”, tambah Denni 

Menanggapi policy excellence Prakerja, Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa lembaga yang membuat perencanaan sebaiknya tidak terpisah dari lembaga yang mengeksekusi. Keduanya harus terlibat. Beliau juga menekankan pula pentingnya keselarasan antara penyusun kebijakan dan unit pelaksana agar program berjalan efektif. Sinergitas ini terjadi antara Komite Cipta Kerja dibantu Tim Pelaksana sebagai pembuat kebijakan dengan Manajemen Pelaksana sebagai unit pelaksana program. 

Selain itu, Bambang Brodjonegoro menambahkan, Prakerja juga dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendidikan vokasi, dan menjadi skema social security yang menawarkan pelatihan kerja. “Prakerja juga menjadi upgrade dari program vokasi kita Prakerja menjawab kebutuhan pasar kerja dengan menyediakan akses untuk skilling, reskilling, dan upskilling bagi angkatan kerja”, ujar Bambang.

Kunci-kunci sukses Prakerja ini juga didukung oleh Sofyan Djalil, yang menyampaikan bahwa pendekatan Prakerja yang berkolaborasi dengan swasta sudah tepat dan benar-benar mampu merespon pasar. “Bagi swasta kalau tidak respon cepat mereka (akan) mati ya ditinggalkan pesertanya”.

Dalam kesempatan ini, Susiwijono mengemukakan: “Kami sangat berharap program ini ke depan tetap dilanjutkan. Mengingat ke depan, kita makin membutuhkan program-program untuk pengembangan human resource kita,” ujarnya. Senada, Sofyan juga mengungkapkan, “Kalau Prakerja tidak dilanjutkan, ini akan jadi kehilangan besar bagi bangsa, dan kerugian bagi kita bersama”.

Turut hadir dan memberikan dukungan dalam acara Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 perwakilan mitra Program Kartu Prakerja seperti dari berbagai perwakilan universitas dan NGO selaku mitra tim ahli, mitra ekosistem lembaga pelatihan, platform digital, mitra pembayaran dan portal kerja, serta perwakilan dari 12 pemerintah daerah. yaitu Pj Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Kepulauan Talaud, Bupati Merauke, Bupati Nias, Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Rote, Bupati Sumbawa, Walikota Manado, Wakil Walikota Banjarbaru, Pj Walikota Bengkulu, Pj Walikota Sabang, dan Pj Walikota Pariaman.