Program Kartu Prakerja Beri Kontribusi Signifikan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah terbukti efektif sehingga jumlah orang miskin di masa pandemi tidak bertambah banyak, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Bansos ini pun berperan penting menopang daya beli kelas menengah sehingga mereka tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam Webinar dan Forum Group Discussion ‘Berbagi Perspektif, Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya atau Wacana’, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada, Sabtu, 27 Februari 2021.

Denni memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat 10,19 persen akibat Covid-19.

“Itu sebuah angka yang sangat ringan, karena prediksi para ekonom seharusnya angka kemiskinan bisa menyentuh antara 11-15 persen. Mengapa pertumbuhan ekonomi kita negatif namun angka kemiskinan tertahan di kisaran 10 persen? Ini membuktikan efektivitas bantuan sosial untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Denni menguraikan, program Pemulihan Ekonomi Nasional salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan sosial. Karena itulah, di masa pandemi ini, Kartu Prakerja berubah menjadi semi bansos untuk memberikan keterampilan kerja sekaligus menolong mereka yang tidak tercakup di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Jangan karena melihat angka kemiskinan di masa pandemi meningkat maka kita menyimpulkan program bansos tidak efektif. Tidak begitu cara berpikirnya. Mengevaluasi efektivitas sebuah program itu harus dibandingkan bagaimana dampaknya apabila programnya tidak ada,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, AS, ini juga mengungkapkan dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan.

Sebanyak 29 juta orang angkatan kerja terdampak Covid-19. “Di antara jumlah itu, 24 juta orang masih bekerja namun jam kerjanya turun. Tentu saja hal itu berdampak pada turunnya pendapatan bulanan. Yang 5 juta sisanya sama sekali tidak bekerja akibat pandemi. Angka pengangguran akibat Covid-19 meningkat menjadi 2,6 juta orang,” urainya.

Turunnya pendapatan Angkatan Kerja tentu saja mengurangi konsumsi sehingga angka konsumsi dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita pun negatif dua persen.

“Latar belakang ini membuat Presiden Jokowi mengambil keputusan bahwa Program Kartu Prakerja yang baru lahir kemudian diubah menjadi Semi Bansos,” kata Denni.

Program Kartu Prakerja menjadi ‘safety rope’ atau tali pengaman agar menjangkau mereka yang belum ada di data DTKS tidak terjerembab ke jurang kemiskinan.

Lebih jauh, Denni memaparkan dua tantangan dalam Angkatan Kerja kita yakni terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya produktivitas akibat kesenjangan keterampilan (skill gap).

“Hal ini tak lepas dari fakta bahwa 90 persen dari 135 juta orang Angkatan Kerja kita ternyata belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat,” tukasnya.

Dari angka 135 juta Angkatan Kerja, 7 juta di antaranya benar-benar pengangguran yang 91 persen dari mereka belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

“Profil pengangguran kita mayoritas adalah orang muda, berpendidikan lulusan SMA ke atas dan tinggal di kota,” kata Denni.

Pada konteks inilah kemudian Kartu Prakerja hadir dengan membawa misi ganda di masa pandemi: memberi keterampilan sekaligus perlindungan.

“Yang semula target penerima Kartu Prakerja 2 juta peserta ditingkatkan menjadi 5,6 juta orang. Untuk efektivitas di masa pandemi, modul pelatihan pun dibuat secara online atau daring,” tegasnya.

Program Kartu Prakerja kemudian juga dikenal sebagai satu-satunya bansos bermodel ‘conditional cash transfer’.

“Beda dengan bansos lain. Syaratnya ada, selesaikan pelatihan dulu baru dapat bantuan. Selain itu, sifatnya pun hanya diberikan sekali seumur hidup. Tidak bisa repetisi,” kata Denni.

Persebaran 5,5 juta penerima Kartu Prakerja di 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi se-Indonesia membantah anggapan bahwa penetrasi digital hanya terjadi di kota besar.

“Terbukti, dua persen penerima Kartu Prakerja berasal dari kabupaten tertinggal, terluar dan terdepan. Dengan teknologi, kita bisa melayani peserta se-Indonesia dengan kecepatan dan skala yang luar biasa besar,” pungkasnya.

Dalam diskusi ini, Denni Purbasari hadir bersama narasumber lain yakni Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, Ph.D, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, Ph.,D, dan anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun, SE, MH.

Ikuti selengkapnya di